Pantau Kinerja Polisi

Pantau Kinerja Polisi
JOGJA – Kinerja polisi selalu menjadi sorotan publik yang menarik untuk diperbincangkan dalam diskusi formal maupun informal. Jaringan Pemantau Polisi (JPP) DIY mengadakan diskusi public bertema riset “Evaluasi Kritis Kualitatif Kinerja Kepolisian 2010 di Wilayah Polda Yogyakarta” di Gedung PUSHAM UII pada kemarin (22/11).
Ketua Jaringan Pemantau Polisi (JPP) DIY Bambang Tiong mengatakan diskusi ini penting dilakukan sebagai kontrol atas kinerja Polisi POLDA DIY. “Ada lima wilayah sasaran riset di Polda Yogyakarta yakni Plores Bantul, Polres Sleman, Polres Kulonporgo, Polres Gunung Kidul, dan Polresta Kota Yogyakarta,” terangnya kepada Radar Jogja.
“Kita menginginkan institusi polisi bersih dari pungli, diskrimiasi pelayanan publik, praktik KKN dengan demikian polisi bisa menjadi mitra dalam pelayan warga yang bisa dipercaya,” tambahnya. Diskriminasi pelayanan yakni pelayanan terhadap publik yang tumpang tindih dan tidak adil yakni kerap terjadi masalah sensitivitas kelompok rentan kelas sosial miskin, anak- dan perempuan.

Koordinator Peneliti Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM) UII Guntur Narwaya mengatakan contoh masalah budaya pungli, suap, korupsi dan kekerasan yang sudah dibaca sebagai budaya yang wajar selama pola berpikir masyarakat menganggap tak ada korelasi yang penting antara dampak korupsi itu dengan pelayanan terhadap kepentingan publik.
“ Perilaku aparat penegak hukum yang “tajam ke bawah namun tumpul ke atas” inilah yang berakibat kejahatan yang diulang-ulang terus menerus tanpa kontrol dan tanpa sanksi tegas lama kelamaan akan menjadi biasa dan disebut kebenaran,” papar Guntur Narwaya.
“Konsep polisi sebagai pelayan publik atau public service mengikat satu komitmen tugas yang bercita-cita membangun masyarakat sipil yang demokratis dan adil,” ujarnya.
“Karena sejak awalnya kata polisi diambil dari bahasa Yunani yakni politiea yang berarti pengaturan kehidupan publik, jadi sejatinya polisi tidak bisa terpisah dengan tugas publik sebagai pelayan warga,” tambahnya.
Upaya riset evaluasi ini adalah mengurai dan memahami dinamika peristiwa di lapangan atas kinerja polisi yang terdapat penyelewengan tugas sebagai keamanan negara sekaligus pelayan masyarakat harus dikawal dengan ketat oleh masyarakat. Melalui JPP dan PUSHAM UII, diharap bisa mengontrol kinerja polisi di lapangan.

Oleh sebab itu, dengan adanya evalusiasi dan temuan riset di lapangan para peneliti PUSHAM ini bisa dijadikan bahan introspeksi dan perbaikan terhadap institusi polisi memperbaiki kinaerja memantau polisi di DIY lima Kabupaten.
Bambang Tiong mengatakan hal ini upaya menyadarkan manusia untuk sadar hukum namun sebagai alat pembelaratan masyarakat dan polsi itu sendiri. “Sudah saatnya masyarakat kita melek hukum, terlebih polisi mampu bekerjasama secara moral dan professional,” ujarnya.
“Hasil diskusi dan temuan riset pelanggaran kinerja polisi di lapangan akan dikirim ke Polda DIY sebagai bahan evaluasi,” tambahnya. Konsolidasi dan pemantauan sudah mendapat dukungan juga dari PUSHAM UII dan Polda DIY juga sebagai upaya balance kinerja institusi polisi di lapangan.
Jadi masyarakat yang biasa melanggar juga dihukum, begitu juga otoritas penegak hukum yang melakukan pelanggaran juga harus ditindak secara hukum yang berlaku. Hukum berdiri di atas tranparansi, terbuka.
SYAIFUL HERMAWAN /ful

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s