Malioboro Menyongsong Pedestrian

Malioboro Menyongsong Pedestrian

Malioboro sebagai jalur pedestrian sudah direncanakan sejak tahun 1999-2000 silam, namun kenyataannya selama kurun waktu 10 tahun, realisasinya masih belum maksimal. Hal itulah yang diungkapkan Heru Sutomo selaku Ketua Dewan Peneliti Pusat Studi Transportasi dan Logistik (PUSTRAL) UGM saat ditemui di kantornya (12/10). “Kami telah melakukan studi bberkaitan penataan pedestrian di Malioboro dalam project YUIMS (Yogyakarta Urban Infrastruktur Management Services) yang dibantu oleh konsultan dari Swiss untu memperhitungkan sejauh mana dampak ekonomi, traffic bahkan parkirnya,” ujar Heru.
“Namun sampai kini pemerintah kota dalam implementasi itu masih stagnan, jalan ditempat, maka dari itu saya berharap Pemerintah Kota memperhatikan serius dalam mewujudkan Malioboro sebagai jalur pedestrian,” tambahnya.
Penelitian PUSTRAL terkait Pedestrian ini agar pejalan kaki nyaman di area sepanjang Malioboro, yakni dengan membuka jalan di seputar Malioboro. “ Akses pejalan kaki dibuka dari mulai Jalan Mataram, Jalan Abu Bakar Ali, sampai Pasar Kembang ke selatan, Jalan Bayangkara sampai Jalan Suryotomo, itu semuanya tidak boleh parkir, karena jalan itu khusus untuk orang berjalan,” ungkap Heru.

Hal itu untuk mengantisipasi banyak orang yang lewat bukan menuju ke Malioboro tapi untuk jalan sehari-hari sehingga menimbulkan lalu lintas padat menganggu pejalan kaki di sana.
“ Kami juga merencanakan, alternatif pada saat Malioboro ditutup, penataan lokasi parkir kendaraan motor dan mobil di sekitar SMP Putri Stella Duce, bekas gedung PU (utara gedung DPRD DIY), bekas Bioskop Indra, kemudian daerah yang sekarang untuk Pasar Gede di belakang Hotel Melia Purosani,” ujarnya.
“Semua tempat itu sudah diidentifikasi, sekitar 5 ribu kendaraan bisa di parkir ditempat-tempat itu, agar tidak memenuhi sepanjang jalan utama Malioboro, sekarang tinggal tergantung tindak lanjut dari Pemerintah Kota untuk merealisasikannya,” tambahnya.
Menindaklanjuti rencana parkir, parkir juga harus memberi pelayanan tepat yang nyaman dan memadai, dari segi keamanan juga efektf, sehingga masyarakat yang mau parkir kendaraan juga siap dan mau membayar parkir meskipun agak mahal. “ Kami mengusulkan ke pemerintah kota, parkir di luar area pedestrian itu, bersifat parkir progesif, yakni nantinya satu jam pertama bisa dikenai biaya 4 ribu, dan selanjutnya setiap lima belas menit berikutnya bertambah seribu rupiah. Ya itu semua tergantung kebijakan pemerintah Kota Jogja, bagaimana akan merealisasikan biaya parkir ini. Kami hanya membantu studi penelitian transportasi untuk Malioboro,” ungkap heru Sutomo kepada Metro Raya.
Hal ini mempertegas bahwa jika jalur Pedestrian ini terwujud dengan optimal, maka pejalan kaki, pemakai sepeda yang ingin mendapat tempat lapang bisa leluasa, apalagi jika di antara pejalan kaki dan bersepeda meluangkan waktu untuk singgah dan berinteraksi di pertokoan Malioboro, sehingga bisa menimbulkan perasaan betah, nyaman dan asri kalau melihat malioboro lebih tertib.
“Sehingga memungkinkan transaksi jual beli di sana lebih tinggi, sehingga lambat laun selain ekonomi bisa terangkat, perdagangan meningkat, kawasan pedestrian itu mendorong kegiatan pariwisata juga akan maju, sehingga turis baik manca maupun lokal akan berdatangan, baik mau membeli oleh-oleh khas Malioboro Yoogyakarta ataupun sekedar melepas lelah refreshing di kawasan itu, analoginya seperti ada gula ada semut, kita sudah punya gula, otomatis semutnya akan datang sendiri,” ungkap Heru.
“Otomatis hal itu harus dibicarakan dengan baik antara pemerintah kota dan masyarakat sekitar Malioboro terutama para pedagang kaki lima, pengusaha toko, dan parkirnya agar semua bisa menerima,” tambahnya.
Dengan begitu rancangan Traffic light lalu lintas di Yogya, karena seiring daya beli motor dan mobil juga naik, Jogja mulai padat kendaraan motor dan mobil karena kurang kepedulian menghemat penggunaan. “Peningkatan motor sampai tahun ini saja naik 18 persen, kalau mobil sekitar 9 persen, bisa dibayangkan berapa motor yang melintas, untuk itu alangkah baiknya misal satu motor dinaiki dua orang, dan mobil jangan naik satu perorangan,” ungkap Heru Sutomo.
Selain itu, pemerintah kota juga bisa membuat peraturan tentang langkah-langkah meminimalisir penggunaan motor dan mobil berlebihan, dari situ pejalan kaki dan pemakai sepeda bisa nyaman ikut memakai jalan raya di batasnya masing-masing.
“Sekarang yang terlihat adalah batas untuk pejalan kaki dan pemakai sepeda sudah digilas oleh kendaraan motor tanpa mereka sadari. Hal inilah yang harus diantisipasi pemerintah kota dan kerjasamanya dengan kepolisian,” kata Heru.
Otomatis jika pejalan kaki dan pemakai sepeda tersingkir lambat laun, dan kendaraan berbahan bakar bensin dan solar meningkat tajam, otomatis polusi udara timbal juga naik, dan hal itu membahayakan dampaknya memang tidak terlihat, tapi bisa merusak kesehatan, pernapasan.
“Seperti di daerah persimpangan Pingit, polusi timbal sudah melewati kadar batas terutama kandungan Hidro karbon (HC) dan Cu juga meningkat tajam. Polusinya naik, karena menunggu di lampu merah itu terlalu lama, jadi motornya mesin hidup, dan keadaan itu meningkatkan polutan 5-6 persen daripada saat mesin motor berjalan, “ ujarnya kepada Metro Raya.
“Kami sudah studi tentang pengaturan traffic light. Yang dulu kebanyakan di Jogja persimpangan di Jogja itu 4 lampu hijau dilepas 1 lampu hijau, nah itu yang membuat lama, seharusnya 2 lampu hijau hidup, 2 lampu merah jalan, jadi menunggunya tidak lama. Hal ini sudah kami pelajari dan realisasikan di sebagian besar titik persimpangan di Jogja sudah berjalan, namun masih ada yang dalam proses perbaikan,” tambahnya.
Tazbir, selaku Kepala Dinas Pariwisata DIY mengungkapkan perlunya wacana lebih lanjut berkaitan Malioboro jalur pedestrian ini memang sudah lama dibicarakan, meski belum maksimal namun tetap dalam agenda perencanaan pemerintah kota. “Yang terbaru sekarang ada konsultan dari Jepang ikut membantu penataan Malioboro menjadi jalur pedestrian ini lebih baik lagi. Termasuk memfungsikan Malioboro lebih akrab untuk pejalan kaki, namun hal itu juga berkonsekuensi terhadap lahan parkir,” ungkapnya saat ditemui di kantor Dinas Pariwisata DIY pada 15/10.
“Prioritas utama kami adalah pejalan kaki agar mendapat tempat yang lebih leluasa, asal juga ada kompromi dengan pengusaha toko yang ada lahan parkirnya. Konsepnya, dibukanya jalur pedestrian Yogya ini semua ada kepentingan, dari pemerintah kota, pedagang kaki lima, pengusaha toko, pengguna jalan baik pejalan kaki, maupun roda dua dan roda empat, maka dari itu nantinya diatur searif mungkin, “ tambah Tazbir.
“ Jadi, tidak serta merta terus menggusur lahan parkir dan pedagang kaki lima begitu saja. Tapi parkir harus ditata begitu juga pedagang kaki lima, sehingga semua mendapat tempat yang layak,” ujar Tazbir.
“Pada beberapa waktu lalu, dari konsultan jepang mengusulkan membuat parkirnya di bawah tanah, atau Studi Pustral punya konsep jalur parkir di 4 titik kawasan, konsep itu boleh-boleh saja, dan nantinya bisa disosialisasikan dengan pemerintah Kota untuk direalisasikan,” tambahnya.
Tazbir juga mengungkapkan pentingnya penataan ruang untuk pedagang kaki lima lebih ditertibkan dan dirapikan lagi, karena membatasi ruang pejalan kaki.
“Harusnya pedagang kaki lima itu diberi batas-batas tertentu, artinya barang tidak harus dibawa semua dan begitu stock habis baru ambil, pemerintah kota harus menyediakan loker yang memadai, mencukupi barang-barang yang sesuai muatan untuk transaksi jual beli,” ujar Tazbir kepada Metro Raya.
Menurut Tazbis pengelolaan Pedestrian sebaiknya nanti dilakukan bertahap, perlahan namun pasti, tidak asal-asalan. “Semua kegiatan pedagang kaki lima ditata dulu dari depan Hotel Inna Garuda sampai depan gedung DPRD dicanangkan dulu, kalau sudah berhasil baru dilanjutkan. “Untuk mengurangi kepadatan lalu lintas bisa disediakan lahan parkir motor di pelataran jalan Kali Code. Yang di atas jembatan Kali Code itu dibuat pelataran untuk parkir, dan orang dibiasakan akses mudah untuk jalan kaki menuju Malioboro,” tambahnya.

Sementara itu, Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti mengungkapkan wacana Malioboro jalur pedestrian ini masih progress, yang pada intinya untuk meningkatkan kualitas kegiatan pariwisata dan ekonomi, lingkungan di sekitar Malioboro.
“Di Malioboro itu ada tiga kata kunci, yaitu Malioboro yang bersih, tertib, dan aman. Oleh karena itu kita kelola tata ruangnya, berikut kebersihan, ketertiban, keamanannya. Pada persoalan penataan parkir yang penting tertib saja, sesuai space ruang yang sudah diatur oleh pemerintah kota, asal pungutannya dalam batas wajar dan sesuai kebijakan, saya kira aman-aman saja,” ujar Haryadi kepada Metro Raya pada (15/10).
“Malioboro sudah berat bebannya terutama masalah sirkulasi traffic light-nya, mari dikurangi dengan pengguna yang tak berkepentingan ke Malioboro bisa alternatif jalan lain misalnya untuk arus dari utara ke selatan, jadi jalan menuju Malioboro hanya untuk pengguna jalan yang berkepentingan di sana, artinya jika tidak ada kepentingan ke malioboro ya lewat jalan lain, tidak harus lewat jalan malioboro,” tambahnya.
“Selain itu, Malioboro juga harus bersih dari sampah dan mengelola dagangan. Jadi konsumen merasa dilayani dengan baik. Tertib sesuai peraturan yang sudah dicanangkan. Aman dari kekacauan parkir dan aman bertransaksi. “Yang penting petugas parkir tidak menaikkan pungutan parkir, karena itu sudah diatur oleh pemerintah kota. Semisal seribu yang harus tetap seribu, tidak boleh lebih,” ungkapnya.
“Jadi, Pedestrian Malioboro itu kawasan jalan-jalan yang lebih nyaman untuk jalan kaki, lebih diterapkan difungsi itu, supaya masyarakat, turis lokal maupun manca yang mau jalan-jalan santai, membeli oleh-oleh khas Jogja bisa mendapat di kenyamanan,” tambahnya.
“Oleh karena itu, kendaraan motor dan mobil diatur yang rapi, pedagang kaki lima juga bersih dan membawa barang jualan sebisanya, tidak melebih batas. Sehingga menjaga ruang gerak pejalan kaki, dan pemakai sepeda menjadi leluasa,” ungkapnya.
Sehingga kawasan Malioboro lebih bisa dinikmati masyarakat pejalan kaki, namun tidak serta merta terus malioboro ditutup begitu saja. “Semua butuh proses, kendaraan motor dan mobil tidak boleh lewat, tidak demikian, jadi lebih diatur sedemikian rupa menjadi kawasan ramah untuk semua pihak, khusunya pejalan kaki, dan pemakai sepeda,” ujar Haryadi.
Dari kawasan Malioboro yang pedestrian, maka selayaknya semua pihak pengguna Malioboro harus menyadari dan saling menghormati, menghargai karena Malioboro bukan milik satu kelompok atau instansi tertentu melainkan milik masyarakat publik bersama. (wan)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s